Foke Nggak Fokus Benahi Kemiskinan

Gubernur DKI Fauzi Wibowo
(Sumber Foto: http://www.newsgol.com/)

RMOL. Persoalan kemiskinan di DKI Jakarta terus mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Dia menilai, hal itu terjadi karena Gubernur Fauzi Bowo terjebak permasalahan klasik seperti macet dan banjir. Masalah kemiskinan pun tidak dibahas secara mendalam.

Menurut Taufik, pem­bangu­nan di Jakarta terlihat tidak pro rakyat kecil. Sebaliknya, tata ko­ta yang ada terkesan cuma ber­pihak pada orang berpunya.

   “Wajar saja kemiskinan belum ter­selesaikan. Bisa dilihat dari situ. Sampai mana keberpihakan pem­prov pada rakyat miskin,” tanya Taufik di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data statistik, lan­jut Taufik, ada sekitar 500 ri­buan warga miskin di DKI. Dia kha­watir hal itu tidak di­dis­ku­sikan secara kom­prehensif oleh pihak Pe­me­rintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta untuk me­ngu­rangi warga miskin di ibukota.

Menurutnya, jika memang serius ingin menyelesaikan per­soalan kemiskinan, sebaiknya pemprov mengundang seluruh stakeholder di Jakarta memba­has masalah ini. Termasuk me­meta­kan daerah mana saja yang masuk kategori daerah warga miskin di Jakarta. Atau, berapa banyak orang yang tua yang su­dah tidak mam­pu lagi bekerja.

“Angkat tema ini secara seri­us. Masa nggak bisa diselesai­kan?” cetus Taufik.

Berkaitan dengan pengawasan oleh De­wan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) DKI Jakarta me­ngenai masalah ini, Taufik me­nilai, pengawasan terhadap Pem­prov DKI sangat lemah.

DPRD, menurutnya, terkesan hanya me­lakukan sesuatu yang sifatnya rutinitas, tidak mem­buat terobo­san. Hal ini dia ang­gap tak ter­lepas dari faktor ke­pemim­pinan yang ada di dewan. “DPRD saat ini tak jauh lebih baik dari DPRD periode lalu,” kritik Taufik.

Ketua Jaringan Ekonomi Mas­yarakat Madani (Jeram) Ade Ukard berharap,  Pem­prov DKI bisa lebih efektif mengen­taskan ke­mis­kinan. Selain itu, dia me­minta upaya penang­gulangan kemiski­nan dibarengi penam­bahan ang­garan.

Ade juga mendesak, agar DPRD DKI Jakarta terus men­dorong gubernur mengem­bang­kan berbagai program agar bisa bekerja lebih baik. “Jangan sa­ling sikut mencari keun­tungan priba­di. Anggaran pe­nang­gu­langan warga miskin memang lebih be­sar dibanding yang lainnya. Ini ter­cermin dari setiap APBD yang di­sahkan de­wan,” pungkasnya.   [rm]

Sumber : rakyatmerdekaonline.com

Read more »

Layanan e-KTP Mulai Agustus 2011

Palmerah, Warta Kota
Pemerintah mulai membuka layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik atau e-KTP pada minggu pertama Agustus hingga minggu keempat November 2011.

Plt. Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman menyebut, untuk tahun ini, pelayanan e-KTP ini dilakukan untuk 2.348 kecamatan di 197 kabupaten/kota. "Sedangkan untuk 300 kabupaten/kota lainnya akan dilakukan di 2012," ujar Irman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Selasa (29/3).

Read more »

120 Titik Saluran di Jakbar Akan Direfungsi

Meski anggaran Sudin PU Tata Air Jakarta Barat, mengalami penurunan sebesar Rp 35 miliar dari Rp 115 miliar menjadi Rp 80 miliar pada tahun ini, bukan berarti program refungsi saluran air berupa kegiatan pengerukan dan pengurasan saluran air maupun penertiban bangunan di atas saluran air berhenti di tempat. Bahkan, tahun ini direncanakan sedikitnya 120 titik saluran air di delapan kecamatan di Jakarta Barat akan direfungsi.

Read more »

DKI Krisis Lahan Pemakaman

BERITAJAKARTA.COM — 13-03-2011 12:46

Pesatnya laju pertumbuhan di ibu kota tentu memiliki masalah tersendiri bagi perkembangan kota Jakarta. Salah satunya yakni, keterbatasan persediaan lahan pemakaman bagi warganya. Bagaimana tidak, dengan angka kematian yang rata-rata mencapai 111 orang per hari atau sebanyak 40 ribu orang per tahun, mengakibatkan kian berkurangnya lahan pemakaman yang gtersedia di Jakarta. Ironisnya, pertambahan lahan pemakaman pun sulit dilakukan karena keterbatasan lahan serta sulitnya pembebasan lahan. Diprediksi, ketersediaan lahan pemakaman di Jakarta hanya mampu menyediakan pelayanan hingga tahun 2013 mendatang.

Read more »

DKI Olah Sampah Jadi Sumber Energi

Menutup akhir tahun, kritik, refleksi, introspeksi dan lain sebagainya jamak dilakukan setiap insan bijaksana. Dengan begitu, di tahun yang akan datang, diharapkan keberhasilan-keberhasilan yang diraih tentu akan lebih optimal dan segala hambatan maupun kegagalan tidak kembali terulang.

Begitupun yang dilakukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam upayanya melayani masyarakat ibu kota. Banyak keberhasilan yang telah diraih sepanjang tahun ini. Tapi, tentunya masih terdapat celah untuk memberi pelayanan lebih baik lagi. Untuk itu, kini pemerintah tidak hanya menganggap sampah sebagai masalah, namun memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomis. Walaupun manfaat ekonomisnya belum dapat menutupi biaya pengelolaan sampah secara penuh. Sampah warga Jakarta dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi  listrik, kompos/pupuk, dan baku industri daur ulang.

Read more »