PKS Larang Anggotanya Gunakan Ruang Banggar

Foto : antarafoto.com

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melarang semua anggotanya yang duduk di Badan Anggaran untuk memakai ruangan yang baru. Larangan itu berlaku sampai permasalahan ini benar-benar selesai. “Kami larang dulu,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Januari 2012.

Mustafa meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit terhadap proyek renovasi ini. Tak hanya itu, dia juga meminta proses klarifikasi di Dewan melalui Badan Kehormatan bisa segera diketahui hasilnya. Hal ini bertujuan agar kinerja-kinerja DPR tidak terhambat dengan munculnya kasus ini. “Biarlah semua pihak melakukan verifikasi dulu,” kata dia.

Fraksi PKS juga belum berencana memanggil sejumlah pihak yang sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR. Beberapa anggota Fraksi PKS yang dipanggil oleh BK adalah Refrizal, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, dan Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran. Menurut Mustafa, dia sudah melakukan koordinasi dengan orang yang sudah dipanggil. “Beliau tidak terlibat,” kata Mustafa.

Kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan proyek renovasi ruangan Badan Anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Marzuki ditemani oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Selain melaporkan proyek ini, Marzuki juga menyatakan akan melaporkan proyek lain yang diduga bermasalah di lembaga yang dia pimpin.

Renovasi ruangan Banggar menimbulkan kehebohan di publik. Biaya renovasi ini mencapai angka Rp 20,3 miliar. Semua pihak saling lempar tanggung jawab terhadap renovasi ruangan ini. Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa sudah memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek renovasi ini, seperti Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, dan Sekretaris Jenderal DPR. “Ruangan ini tidak semewah yang digembar-gemborkan,” kata M. Prakosa.

Read more »

Pilkada DKI Jakarta - Tujuh Parpol Islam Jajaki Koalisi

JAKARTA – Tujuh partai politik (parpol) Islam yakni PKS, PPP,PAN, PKB, PBB, PBR, dan PKNU menjajaki koalisi menghadapi Pilkada DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang.

Pimpinan tujuh parpol tersebut sudah bertemu di sebuah hotel kemarin. Mereka membicarakan pembangunan DKI Jakarta di lima tahun mendatang. Namun, pertemuan tersebut belum masuk pada tahap pembicaraan pasangan calon.Sejauh ini parpol Islam hanya menyebutkan dua nama,Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (PKS) dan Lulung A Lunggana (PPP),yang masuk bursa.

Jika koalisi ini terbentuk, akan ada tiga pasangan calon yakni Panbers, koalisi parpol Islam, dan Partai Demokrat. “Kita hanya bicara pilkada secara umum,belum bicara pada pasangan cagub dan cawagub yang akan didukung. Pertemuan ini hanya membahas substansi dari apa yang diinginkan warga Jakarta,” kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana. Rencananya akan digelar pertemuan lanjutan untuk mematangkan strategi menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

“Gol dari pertemuan ini akan ada tim perumus yang membuat pokok pikiran dalam rangka mengatasi persoalan di DKI,” katanya. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin menambahkan, pertemuan pimpinan tujuh parpol tersebut lebih mengarah pada perumusan untuk memperbaiki Ibu Kota. Selamat menerangkan bahwa pertemuan ini tidak menafikan ada partai nasionalis serta partai yang basis agama.

Untuk kebaikan Jakarta, segala sesuatu akan dilakukan. “Dengan pertemuan ini ada kesepakatan untuk bisa menyikapi hasil Pilkada,”ucapnya. Dari tujuh parpol tersebut, hanya empat yang memiliki kursi DPRD DKI Jakarta.PKS memiliki 18 kursi, PPP 7 kursi, PAN 4 kursi, dan PKB 1 kursi. Sementara PBB, PBR, dan PKNU tak memilikiperwakilan.

Direktur Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid menyambut positif penjajakan koalisi parpol Islam dan berbasis massa Islam tersebut. Jika koalisi ini terbentuk, alternatif munculnya pasangan calon gubernur-wakil gubernur semakin banyak.

Secara umum koalisi parpol Islam ini sudah bagus karena tidak memulai dari kepentingan elite. “Mereka memulainya dari persoalan yang dihadapi warga Jakarta, baru masuk pada kemungkinan bekerja sama dalam pilkada,”kata Husin . ridwansyah

http://www.seputar-indonesia.com

Read more »

Jelang Pilkada PKS Kebon Jeruk Siapkan Program Unggulan

Achmad Ridho ketua DPC PKS Kebon Jeruk

Kebon Jeruk - Satu hari menjelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Jakarta Barat yang akan diselenggarakan hari ini,Ahad,14/1, Pimpinan Struktur DPC PKS Kebon Jeruk melakukan rapat persiapan program satu tahun untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta yang akan digelar bulan Juli tahun ini.

Read more »

Bang Sani : Transjakarta Harus Perhatikan Kebutuhan Warga Jakarta

Jakarta – Menanggapi maraknya keluhan warga Jakarta terkait dengan kualitas layanan TransJakarta yang menurun belakangan ini disikapi serius oleh Politisi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana.

Read more »

Guna Capai Pemenangan Pemilu, DPC Kebon Jeruk Adakan Workshop.

Kebon Jeruk - Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kebon Jeruk mengadakan Workshop Struktur DPC dan DPra se-Kebon Jeruk di ruang pertemuan Rumah Makan Sederhana di Jl. Panjang Raya Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, Minggu,8/1.

Read more »

PKS tolak kenaikan TDL, minta PLN tutup kebocoran

Jakarta Barat - Berdasarkan hasil audit BPK yang dilakukan sekitar enam bulan yang lalu ternyata PLN telah melakukan pemborosan  sekitar Rp. 19,7 Trilliun pada tahun 2010.

Hal itu di ungkapkan oleh Achmad Rilyadi, SE. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera saat melakukan reses di daerah Jakarta Barat, Selasa,27/12 yang lalu. 

Read more »